ADVERTORIAL – Evaluasi atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama dalam Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas (MURA) yang digelar Selasa (25/6/2025), dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus Cik Olah bersama Wakil Ketua I Azandri dan Wakil Ketua II Yani Andika Saputra. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan kritis sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap kinerja fiskal daerah.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa menurunnya target PAD dapat memengaruhi pelayanan publik dan pembangunan.
“OPD harus lebih agresif dalam menggali potensi yang ada,” tegas Internasional dari Fraksi Golkar.
Fraksi PDI Perjuangan mengulas rendahnya pendapatan dari pajak BPHTB yang disebabkan oleh lambatnya proses sertifikasi tanah di tingkat provinsi.
“Koordinasi vertikal perlu diperkuat agar hambatan teknis tidak terus berulang,” ujar Rena Wijaya.
Fraksi PKS mencatat bahwa realisasi PAD masih rendah, yakni 56,9 persen, dan meminta pemerintah mencari sumber-sumber pendapatan baru. Fraksi Gerindra mengusulkan langkah strategis jangka pendek, sementara Fraksi NasDem menyebut minimnya PAD sebagai hambatan utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Pandangan fraksi-fraksi ini akan dirumuskan lebih lanjut dalam rapat internal DPRD bersama alat kelengkapan dewan lainnya. Ketua DPRD menegaskan, DPRD tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong solusi.
“Kritik yang konstruktif adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujar Firdaus Cik Olah.
Pembahasan Raperda akan terus bergulir hingga mencapai kesepakatan akhir dalam rapat paripurna selanjutnya. (ADV)
